•  
  •  
  •  
  •   
  • Selamat & Sukses

    Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Batam mengucapkan SELAMAT atas dilantiknya Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI

  • AYOO.. Bersama Wujudkan Birokrasi Indonesia yang BERSIH & MELAYANI!

  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya

  • Kata Pengantar Wakil Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA

    Assalamu'alaikum wr. wb. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Agama Batam dengan alamat https://www.pa-batam.go.id/ ini. Situs ini merupakan media informasi yang dapat dimanfaatkan tidak..

    Selanjutnya

  • Zona Integritas

    Pengadilan Agama Batam I A berkomitmen dalam Pembanguna Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

    TULUSURI

  • Keluarga Besar Pengadilan Agama Batam Terut Berduka Sedalam dalamnya atas Wafatnya, Ibu Dra. Ilfa Susianti, S.H.,M.H binti Noersai ST. Saidi (Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pada Hari Selasa 24 Nopember 2020, Pukul 22.30. WIB. di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru - Riau.
  • Keluarga Besar Pengadilan Agama Batam Terut Berduka Sedalam dalamnya atas Wafatnya, Bapak Azwir, SH (Panmud Banding PTA Pekanbaru), Pada Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Pukul 10.45 WIB di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru
Selama masa pandemi kami menghadirkan inovasi SISMAIL, Untuk mengetahui Informasi Mengenai Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Validitas Akta Cerai, Hitung Panjar Biaya Perkara dan banyak lagi cukup dengan 1 Aplikasi. Ayo Segera Unduh Aplikasi SISMAIL di Playstore. Terima Kasih. Berikut Fitur yang tersedia. Bingung Cara Menggunakannya? Klik Manual Book SISMAIL
Error: Data could not be displayed. Please Refresh Page.

Hak Pemohon Informasi

Hak Pemohon informasi

Hak Pemohon informasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
  - Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Selain hak-hak diatas, pemohon informasi juga berhak atas :

1. Hak untuk memperoleh pelayanan informasi
2. Hak untuk mengetahui standar dan maklumat pelayanan
3. Hak untuk mengajukan keberatan dan pengaduan atas pelayanan informasi yang yang diberikan
4. Hak untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi

Hak Memperoleh Pelayanan Informasi

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :

1. Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:
  1. Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
  2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
  3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
  4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
  5. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  6. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
  7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
  8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
  9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.
2. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:
  a. korupsi;
  b. terorisme;
  c. narkotika psikotropika;
  d. pencucian uang; atau
  e. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.
3. Inforrnasi yang hams diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
  a. Peraturan Mahkamah Agung;
  b. Surat Edaran Mahkamah Agung;
  c. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
  d. laporan tahunan Mahkamah Agung;
  e rencana strategis Mahkamah Agung;
  f. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.

Hak Mengetahui Standart dan Maklumat Pelayanan

Pemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :

1. Dasar Hukum
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu
4. Biaya/ Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Sarana dan Prasarana
7. Kompetensi Pelaksana
dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :
1. Pelayanan adminidtrasi persidangan
2. Pelayanan bantuan hukum
3. Pelayanan pengaduan
4. Pelayanan permohonan informasi

Hak Mengajukan Keberatan

Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

1. Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik
2. Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
3. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya
4. Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau
5. Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini

Hak Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi

Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut :

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

  1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
  2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

  1. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  2. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berita Terbaru PA Batam

  (ACO) ACCESS CCTV ONLINE PA Batam
No Nomor Perkara Ruang Sidang Agenda
1 12/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) Perkara Mediasi berhasil rencana pencabut
2 11/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Pembuktian, Panggil Tergugat
3 1946/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG IKRAR TALAK
4 12/Pdt.P/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG PERTAMA
5 181/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG PERTAMA
6 193/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG PERTAMA
7 185/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG PERTAMA
8 187/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG PERTAMA
9 186/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG PERTAMA
10 121/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Panggil Termohon
11 106/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Panggil Tergugat
12 50/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Panggil Tergugat
13 117/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Panggil Termohon
14 1930/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Duplik Tertulis
15 1784/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Panggil Termohon, Bukti Termohon,
16 1722/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) Panggil kembali Pemohon dan Termohon kembali
17 28/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) Pembuktian Lanjutan Penggugat panggil kembali Tergugat
18 64/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) Panggil kembali Tergugat
19 59/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) Pan ggil kembali Tergugat
20 102/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Panggil Tergugat
21 1795/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Menghadirkan Anak, Kesimpulan
22 89/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Panggil Tergugat
23 1864/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Duplik Tertulis
24 178/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG PERTAMA
25 176/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG PERTAMA
26 173/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG PERTAMA
27 157/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG PERTAMA
28 1689/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG IKRAR TALAK
29 152/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG PERTAMA
30 145/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG PERTAMA
31 140/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG PERTAMA
32 131/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG PERTAMA
33 10/Pdt.P/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG PERTAMA
34 1900/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG IKRAR TALAK
35 1835/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG IKRAR TALAK
36 1838/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG IKRAR TALAK
37 1889/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) SIDANG IKRAR TALAK
38 24/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) Menunggu hasil mediasi
39 1666/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) Musyawarah Majelis tambahan
40 1641/Pdt.G/2020/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) Panggil T kembali untuk baca putusan
41 27/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 2 (DUA) Laporan Mediasi
42 51/Pdt.G/2021/PA.Btm RUANG SIDANG 3 (TIGA) SIDANG PERTAMA